Tata Kelola Pramuwisata Khusus Sebagai Bentuk Pelibatan Masyarakat Lokal

Abstract

Abstrak: Adanya regulasi Dinas Pariwisata Propinsi Bali mengenai kebijakan pengkategorian pramuwisata umum dan khusus menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan yang muncul adalah makin berkembangnya pramuwisata ilegal (non formal) yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Pramuwisata illegal tidak hanya dilakukan oleh orang Indonesia yang memiliki kemampuan berbahasa asing, tetapi juga dilakukan oleh wisatawan asing yang sudah mengenal pariwisata Bali karena sering melakukan kunjungan ke Bali. Permasalahan yang lain adalah tidak adanya pelimpahan tugas dari pramuwisata umum ke khusus. Pramuwisata umum di Bali adalah pramuwisata yang bekerja di tingkat provinsi, sedangkan pramuwisata khusus adalah pramuwisata yang bekerja di daerah tujuan wisata di tingkat kabupaten. Penyebab permasalahan ini karena tidak adanya regulasi yang berupa peraturan Bupati untuk mengatur pramuwisata khusus. Di Bali terdapat Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 yang mengatur pramuwisata secara umum, tetapi di tingkat kabupaten belum dilakukan kajian pramuwisata khusus sehingga pembagian kerja antara pramuwisata umum dan khusus tidak jelas. Ketidakjelasan inilah yang menyebabkan banyak permasalahan yang muncul terutama di daerah tujuan wisata tingkat kabupaten. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melakukan pengabdian di kabupaten Bangli dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kontribusi besar bagi income daerah pada sektor pariwisata. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang siap menelaah Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tersebut untuk dapat diturunkan menjadi peraturan Bupati Bangli mengenai tata kelola pramuwisata khsusus. Tujuan PKM ini adalah untuk mengiventarisir ecxiting codition dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Hasil dari iventarisir ini dijadikan dasar pembuatan model tata kelola pramuwisata khusus. Model tata kelola pramuwisata diusulkan kepada Bupati Bangli sebagai dasar pembuatan peraturan Bupati tentang pramuwisata khusus.

Abstract: The regulation issued by the Bali Province Tourism Office on policy related to the categorization of both general and special tour guides resulted in new problems. The arising problems included the recently growing illegal (non-formal) tour guides without Tour Guide Identity Card. Illegal Tour guides were not only performed by the Indonesia people with foreign language competencies but also foreigners familiar with Bali tourism and frequently visited Bali. The other problem was related to the entrustments from the general to the special tour guides. The general tour guides in Bali are those working at the provincial level, while special tour guides are those working in the tourism destinations at regency level. These arising problems were due to the inexistence of regulation in the form of Regent Regulation to regulate the special tour guides. The Regional Regulation No. 5 Year 2016 only regulates the general tour guides, yet the special tour guides have not been discussed, thus, there is no clear division of duties for the general and special tour guides in Bali and results in various problems in the tourism destinations at regency level. The Community Service Team has made various community services in Bangli Regency by considering that this regency has a great contribution to its regional income, especially in tourism sector. Bangli is a regency which is ready to review and downgrade the Regional Regulation No. 5 Year 2016 into Bangli Regent Regulation on Special Tour Guide Management. The purpose of this community service is to inventory the existing problems, formulate a special tour guide management model, and propose the model to the Bangli Regency as a basic reference in formulating the Regent Regulation on Special Tour Guides.